| Pedoman Pengelolaan Organisasi | ||
| 1. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 2. |
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan |
Lihat |
| 3 | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 4. | Perubahan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 5. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 6. |
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan |
Lihat |
| 7. | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 8. | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/K/I-XIII.2/7/2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 9. | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 10. | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 11. | Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 12. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 13. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia | Lihat |
| 14. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 15. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 16. | Peraturan BPK No. 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK | Lihat |
| Pedoman Pengelolaan Administrasi | ||
| 1. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 2. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 3. |
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peraturan, Instruksi, Surat Edaran, Keputusan, dan Pengumuman pada Badan Pemeriksa Keuangan |
Lihat |
| 4. | Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 4 Tahun 2021 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| Pedoman Pengelolaan Kepegawaian | ||
| 1. | Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai | Lihat |
| 2. | Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara | Lihat |
| 3. | Peraturan BPK No. 4 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 4. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |
| 5. | Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan | Lihat |