| A. Setiap Komisi |
| Komisi I |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| Kinerja atas Keamanan dan Ketahanan Siber dalam Rangka Mendukung Stabilitas Keamanan Nasional pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2021 (01 Januari 2021 s.d 31 Oktober 2021) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika |
Lihat |
|
| Kementerian Luar Negeri |
| DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Roma di Italia |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2020 dan 2021 pada KBRI Lisabon di Portugal |
Lihat |
|
| Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
| DTT atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia |
Lihat |
|
| Komisi II |
| Badan Kepegawaian Negara |
| Kinerja atas Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara TA 2019 s.d. Semester I 2020 pada Badan Kepegawaian Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kepegawaian Negara di DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat |
Lihat |
|
| Badan Pengawas Pemilihan Umum |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
Lihat |
| DTT atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kota Batam, dan Bawaslu Kabupaten Bintan di Tanjungpinang, Batam, dan Bintan |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan |
Lihat |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Bangli, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kapuas Hulu serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Putussibau |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Sambas |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 |
Lihat |
| Kinerja atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Bawaslu Kabupaten Bulungan dan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung TA 2019 s.d. Semester I 2021 |
Lihat |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Kendari, Andoolo dan Langara |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Tobadak |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire TA 2019 s.d 2021 |
Lihat |
|
| Kementerian Dalam Negeri |
| Kinerja atas Efektivitas Pengembangan Kompetensi Pegawai Kementerian Dalam Negeri pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2021 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Dalam Negeri di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat |
Lihat |
|
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| Kinerja atas Efektivitas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Timur |
Lihat |
|
| Kementerian Sekretariat Negara |
| Kinerja atas Efektivitas Dukungan Terhadap Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden Melalui Izin Prakarsa Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan Aset pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, dan Taman Mini Indonesia Indah Kementerian Sekretariat Negara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) di Jakarta |
Lihat |
|
| Komisi Pemilihan Umum |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kota Batam, dan KPU Kabupaten Bintan di Tanjungpinang, Batam, dan Bintan |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri di Kediri |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan serta Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan |
Lihat |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 yang Bersumber dari APBD pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangli, dan Instansi terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d. 2021 |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Putussibau |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Sambas |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dan 2021 |
Lihat |
| Kinerja atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada KPU Provinsi Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Bulungan dan KPU Kabupaten Tana Tidung TA 2019 s.d. Semester I 2021 belum tersedia |
|
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Keuangan Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan dan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 di Andoolo dan Langara belum tersedia |
|
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah di Mamuju, Majene, Pasangkayu, dan Tobadak |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire TA 2019 s.d. 2021 |
Lihat |
|
| Lembaga Administrasi Negara |
| Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dengan Metode Distance Learning dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dan 2021 pada Lembaga Administrasi Negara dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah |
Lihat |
|
| Komisi III |
| Kejaksaan Republik Indonesia |
| DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 dan Semester I TA 2021 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait di Jawa Barat |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 dan Semester I TA 2021 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Sumatera Selatan |
Lihat |
| Kinerja atas Pengelolaan Barang Bukti dengan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Kejaksaan Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya s.d. Triwulan III Tahun 2021 di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten |
Lihat |
|
| Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
| DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat di Jakarta, Padang , dan Mataram |
Lihat |
|
| Kepolisian Negara Republik Indonesia |
| DTT atas Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta |
Lihat |
| DTT atas Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru |
Lihat |
|
| Mahkamah Agung |
| DTT atas Penyelenggaraan Peradilan Perdata Gugatan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Tahun 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Badan Peradilan Umum Terkait di Bawah Mahkamah Agung di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, dan Sidoarjo |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. Semester I) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Aceh, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara |
Lihat |
|
| Mahkamah Konstitusi |
| Kinerja atas Efektivitas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Mahkamah Konstitusi |
Lihat |
|
| Komisi IV |
| Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perizinan Tahun 2020 s.d. 2021 (Triwulan III) pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
| Komisi V |
| Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika |
| Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Observasi, Analisis dan Forecasting Guna Mendukung Kegiatan Deteksi Dini Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
| Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura |
| LK Likuidasi Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura per 26 November 2021 |
Lihat |
|
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| Kinerja atas Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
| Kementerian Perhubungan |
| LK Asian Development Bank Loan No. 3792-INO Emergency Assistance for Rehabilitation and Reconstruction Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Perhubungan |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2019 dan Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Perhubungan |
Lihat |
|
| Komisi VII |
| Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
| Kinerja atas Pengelolaan Pengawasan Ketenaganukliran untuk Tujuan Industri dan Kesehatan Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2021 pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara |
Lihat |
|
| Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
| DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada BA 081 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di Badan Riset dan Inovasi Nasional di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bali |
Lihat |
|
| Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| Kinerja atas Efektivitas Manajemen Limbah Radioaktif pada BA 080 (Badan Tenaga Nuklir Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 |
Lihat |
|
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2020 s.d 2021 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
| Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
| DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada BA 079 (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di Badan Riset dan Inovasi Nasional di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur |
Lihat |
|
| Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
| DTT atas Pengelolaan Belanja dan Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 pada BA 082 (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) di Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
Lihat |
|
| Komisi VIII |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Tahun 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I. Yogyakarta |
Lihat |
|
| Kementerian Agama |
| Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk Tahun 2019 s.d. 2021 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal yang Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d Triwulan III) pada Kementerian Agama di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di Jawa Timur |
Lihat |
|
| Komisi IX |
| Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di DKI Jakarta, Banten, dan Sumatera Barat |
Lihat |
|
| Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
| Kinerja atas Efektivitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Proses Pemulangan TA 2020 s.d. Semester I TA 2021 pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
Lihat |
|
| Kementerian Kesehatan |
| DTT atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Indonesia Emergency Response To COVID-19 Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) Program Indonesia-Supporting Primary Health Care Reform/ Indonesia Supporting Primary and Referral Health Care Reform (I-Sphere) Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta dan Maluku |
Lihat |
| DTT Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2021 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan |
Lihat |
|
| Komisi X |
| Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan Pendanaan dan Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Perguruan Tinggi Negeri, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Akademik Tahun Anggaran 2020 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2021 pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Lihat |
|
| Komisi XI |
| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
| DTT Kepatuhan atas Pengawasan dan Pendampingan Akuntabilitas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 (Triwulan IV) dan Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur |
Lihat |
|
| Kementerian Keuangan |
| Kinerja atas Efektivitas Penganggaran dan Pengalokasian serta Monitoring dan Evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Meningkatkan TKDD yang Berkualitas Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan Selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan Aset Properti dan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan lnstansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
Lihat |
| DTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Tahun 2020 s.d. Semester I 2021 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah |
Lihat |
| DTT atas Hasil Pemeriksaan Pajak Periode 2016 s.d. 2020 pada Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta |
Lihat |
|
| Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) |
| DTT atas Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
| B. Gabungan Komisi |
| Komisi II dan Komisi V |
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| DTT Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah |
Lihat |
|
| Komisi IV dan Komisi VII |
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| DTT Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara |
Lihat |
|
| Komisi V dan Komisi VII |
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
| Kinerja atas Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol Lingkar Luar dan Penyediaan Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Mendukung Transportasi Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2019 s.d. Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten |
Lihat |
|
|
| *LHP yang belum diterima per tgl 5 Februari 2021 |
