Komisi I |
Kementerian Luar Negeri |
DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Kopenhagen di Jakarta dan Denmark |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran di Jakarta dan Iran |
Lihat |
|
Komisi II |
Kementerian Dalam Negeri |
Kinerja atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 |
Lihat |
|
Kementerian Dalam Negeri |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. |
Lihat |
|
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
Kinerja atas Perumusan Kebijakan dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Berkualitas TA 2016 s.d Triwulan III TA 2017 pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Instansi Lainnya di Jakarta |
Lihat |
|
Kementerian Sekretariat Negara |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Serta Aset Tetap Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Sekretariat Negara |
Lihat |
|
Ombudsman Republik Indonesia |
Kinerja atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2016 s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2017 pada Ombudsman Republik Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara |
Lihat |
|
Komisi III |
Badan Narkotika Nasional |
Kinerja atas Kegiatan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Badan Narkotika Nasional |
Lihat |
|
Kejaksaan Republik Indonesia |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi Serta Instansi Terkait di Jambi |
Lihat |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Serta Instansi Terkait di Pontianak |
Lihat |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Instansi Terkait di Palembang |
Lihat |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Instansi Terkait di Manado |
Lihat |
|
Kementerian Hukum dan HAM |
Kinerja atas Upaya Penanganan Kelebihan Kapasitas (Over Capacity) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara pada Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung dan Surabaya |
Lihat |
Kinerja atas Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang Memperoleh Fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 |
Lihat |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara di Manado |
Lihat |
DTT atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 dan Semester I TA 2017 pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta |
Lihat |
|
Kepolisian Negara Republik Indonesia |
DTT atas Pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Tahun 2016 s.d. September 2017 di Palembang |
Lihat |
|
Mahkamah Agung |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2016 s.d. Semester I TA 2017 pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya di Jakarta, Jateng, Jatim, dan Riau |
Lihat |
|
Mahkamah Konstitusi |
Kinerja atas Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang TA 2016 dan TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta |
Lihat |
|
Komisi IV |
Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Kinerja atas Perizinan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Maluku, dan Jawa Tengah |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Kapal dan Pembuatan Sabuk Pantai untuk Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun Anggaran 2015 s.d Smt I 2017 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Kapal Perikanan dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan TA 2015 dan 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua |
Lihat |
|
Komisi V |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Kinerja atas Pengelolaan Operasional Jalan Tol atas Kelancaran Lalu Lintas dan Kebijakan Tarif pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten Tangerang |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014 dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Timur |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
Lihat |
DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Papua dan Papua Barat |
Lihat |
|
Komisi VI |
Badan Nasional Pengelola Perbatasan |
Kinerja atas Pengelolaan Pembangunan Perbatasan Negara pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Instansi Terkait Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2017 |
Lihat |
|
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam |
Kinerja atas Pengelolaan Lahan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2016 dan Semester I Tahun Anggaran 2017 |
Lihat |
|
Kementerian Perdagangan |
DTT atas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi/Entitas Terkait |
Lihat |
|
Komisi VII |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Kinerja atas Pemanfaatan Produk-produk Hasil Kegiatan Penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Badan Geologi Kementerian ESDM dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. |
Lihat |
Kinerja atas Kontribusi Energi Baru Terbarukan dalam Rasio Elektrifikasi dan Bauran Energi Nasional pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
Komisi VIII |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
Kinerja atas Program Pengurangan Risiko Bencana TA 2016 dan 2017 (s.d. Semester I) pada BNPB dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan |
Lihat |
|
Kementerian Agama |
Kinerja atas Peningkatan Mutu Pendidik Madrasah TA 2015 s.d Semester I 2017 pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung dan Banten |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan Keuangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi. |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,Kalimantan Tengah, Gorontalo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, UIN Antasari Banjarmasin, serta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, IAIN Batusangkar, IAIN Bengkulu, IAIN Jember, IAIN TulungAgung, IAIN Ponorogo, IAIN Palangkaraya dan IAIN Sultan Amai Gorontalo |
Lihat |
|
Kementerian Sosial |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial TA 2017 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, NTT, Jawa Timur dan Gorontalo |
Lihat |
|
Komisi IX |
Badan Pengawas Obat dan Makanan |
Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
Kementerian Kesehatan |
Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
Kinerja atas Pengelolaan Obat dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2016 dan Semester I 2017 di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Kesehatan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2017 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Arab Saudi |
Lihat |
|
Komisi X |
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dan Semester I 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
Lihat |
|
Komisi XI |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
DTT atas Realisasi Belanja dan Dana Bantuan Kedinasan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2017 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta, Jabar, Jateng, Sumsel, Sumut, Kaltim, NTB, dan Malut. |
Lihat |
|
Badan Pusat Statistik |
Kinerja atas Penyusunan PDB dan PDRB Tahun 2016 dan 2017 pada Badan Pusat Statistik di Jakarta, Kepulauan Riau, dan Maluku |
Lihat |
|
Kementerian Keuangan |
DTT atas Pengelolaan Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada BPDPKS dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2017 di Jakarta dan Daerah |
Lihat |
Kinerja atas Proses Kepabeanan atas Kegiatan Impor Barang TA 2015 s.d 2017 (Semester I) pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pengelola Portal Indonesia National Single Window Th 2015 s.d. Smt I 2017 |
Lihat |
DTT atas Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Th 2016 s.d. Semester I 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di Bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Bandung dan Bekasi |
Lihat |
|
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) |
DTT atas Penyelenggaraan Katalog Elektronik TA 2016 dan 2017 (Semester I) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi Terkait Lainnya |
Lihat |
|
Komisi II dan Komisi V |
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |
Kinerja atas Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun 2016 s.d. Semester I 2017 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pemerintah Provinsi terkait di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi Utara |
Lihat |
|
Komisi IV dan Komisi VII |
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
Kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Masyarakat dan Kegiatan Pemberian Akses Pengelolaan Hutan Kepada Masyarakat TA 2016 s.d Triwulan III 2017 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat dan Papua |
Lihat |
|
Komisi VII dan Komisi X |
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Udayana di Bali |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin |
Lihat |
DTT atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2016 s.d Semester I Tahun Anggaran 2017 serta Penetapan Kekayaan Awal pada Universitas Airlangga di Surabaya |
Lihat |
|
|